Security Clearance Bagi Operator Drone - Terra Drone Indonesia

Security Clearance Bagi Operator Drone

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Drone sedang melakukan inspeksi di dalam fasilitas produksi minyak
Drone sedang melakukan inspeksi di dalam fasilitas produksi minyak

Pada artikel sebelumnya, Terra Drone telah membahas mengenai regulasi apa saja yang berlaku serta bagaimana proses perizinan drone yang perlu dipahami oleh operator & pengguna jasa drone. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai perlunya pengurusan Security Clearance (SC) oleh operator & pengguna jasa drone.

Sebenarnya, apa itu Security Clearance? Dan bagaimana operator & pengguna jasa drone dapat memperolehnya?

Apa itu Security Clearance?

Peraturan Menteri Pertahanan No. 26 Tahun 2013 tentang Pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional mendefinisikan Security Clearance sebagai:

Dokumen persetujuan, bukan merupakan perizinan, diterbitkan oleh Menteri Pertahanan, setelah mempertimbangkan aspek kedaulatan negara, pertahanan dan administratif, memuat jenis, lokasi kegiatan, personel, wahana, alat peralatan serta jangka waktu yang ditetapkan, sebagai wujud kebijakan Menteri Pertahanan dalam bidang pengamanan survei dan pemetaan, demi kepentingan pertahanan negara, dengan mensinergikan pertahanan militer dan nirmiliter, sebagai landasan suatu kegiatan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Pemohon.

Kegiatan survei yang memerlukan Security Clearance
Kegiatan survei yang memerlukan Security Clearance

Kegiatan apa saja yang mewajibkan adanya Security Clearance?

Peraturan Menteri tersebut menjabarkan secara detail kegiatan-kegiatan tersebut yang mencakup:

  1. Survei Darat: survei pengukuran gravity, resistivitas dangkal, eksplorasi mineral (non migas), geologi, toponimi yang melibatkan pihak asing, dan seismik 2 dimensi dan/atau 3 dimensi sesuai dengan perkembangan teknologi.
  2. Survei Laut: survei hulu minyak dan gas bumi meliputi pra survei, survei geofisik dan geoteknik, survei seismik 2 dimensi dan/atau 3 dimensi; geologi dasar laut, hidrografi, oseanografi dan meteorologi kelautan; penggelaran dan/atau perbaikan pipa bawah laut; penggelaran dan/atau perbaikan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), penelitian/riset di bawah dasar/pada/di atas permukaan laut; pengangkatan pesawat udara dan kapal laut tenggelam; pengangkatan barang/muatan pada pesawat udara dan kapal laut tenggelam; monitoring peluncuran satelit; studi kebencanaan (hazard); dan penempatan/penggantian alat pendeteksi tsunami di laut.
  3. Survei Udara: survei pemotretan udara small format, medium format, dan large format; aeromagnetic, Light Detection and Ranging (LiDAR), Airborne Laser Aerial (ALA), Airborne Gravity Magnetic (AGM), Interferometric Synthetic Aperture Radar (IFSAR), Polymetric an interferometric Airborne Synthetic Aperture Radar (PISAR); yang menggunakan sensor optik maupun elektronik.

Dapat dilihat bahwa kegiatan survei udara apapun, khususnya yang berhubungan dengan pemotretan udara, LiDAR, serta pengambilan data geofisika, baik menggunakan pesawat udara berawak maupun tanpa awak, perlu memperoleh Security Clearance sebelum kegiatan tersebut dilakukan.

Apa itu Security Officer?

Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan yang tertera pada Security Clearance, Menteri Pertahanan dapat mengutus seorang Security Officer, yaitu personel Tentara Nasional Indonesia/Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kementerian Pertahanan maupun Tentara Nasional Indonesia, yang memenuhi syarat keahlian/kecakapan/kompetensi di bidang suvei dan pemetaan dan/atau pengamanan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan terkait.

Apa akibatnya jika kegiatan tidak memiliki SC & SO?

Peraturan Menteri Pertahanan No. 26 Tahun 2013 juga mengatur mengenai sanksi yang dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan dari peraturan tersebut, termasuk di dalamnya yaitu sanksi administratif yang terdiri dari:

  1. teguran lisan
  2. teguran tertulis
  3. pemberhentian sementara kegiatan
  4. penarikan SO dari lapangan
  5. pembatalan dan/atau pencabutan SC

Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2020 bagian 6 tentang Sanksi juga menjelaskan bahwa pengenaan sanksi juga akan dilaksanakan untuk pelaksana kegiatan yang tidak memiliki persetujuan (poin 6.1.d) dapat dikenakan sanksi berupa:

  1. pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist).
  3. pengenaan tindakan berupa:
    1. jamming frekuensi;
    2. pemaksaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara;
    3. penghentian pengoperasian dalam bentuk menjatuhkan pada area yang aman dan tindakan yang diperlukan lainnya.

Adapun aturan-aturan tersebut dilaksanakan atas dasar kepentingan pertahanan negara, baik militer maupun nirmilter. Untuk itu, operator & penyedia jasa drone harus selalu dapat mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada agar dapat tercipta iklim industri yang kondusif.

Narasumber: Ryan Fadhilah Hadi (CMO Terra Drone Indonesia)

2 Responses

    1. Jika penerbangan dilakukan di daerah militer, atau di ruang udara terbatas/ terlarang, maka security clearance tetap perlu diperoleh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Halo, ada yang bisa kami bantu?