Regulasi Drone: PM 180/2015 & PM 47/2016 - Terra Drone Indonesia

Regulasi Drone: PM 180/2015 & PM 47/2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sebelumnya, kami sudah sempat membahas mengenai salah satu regulasi drone yang berlaku di Indonesia yaitu PM 163 Tahun 2015. Di artikel ini, kami akan membahas regulasi lain yang mengatur mengenai penggunaan drone di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 180 Tahun 2015, yang telah secara sah menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 90 Tahun 2015 per tanggal 18 November 2015.

Regulasi drone ini pada dasarnya membahas mengenai pengoperasian pesawat tanpa awak di Ruang Udara (airspace) yang dilayani Indonesia. PM ini tidak membahas sama sekali teknis pengoperasian drone, melainkan hanya proses yang harus dilalui apabila seseorang hendak menerbangkan drone-nya. Beberapa hal penting dari PM ini yang perlu diketahui oleh Operator drone antara lain:


Seluruh orang yang mengoperasikan drone, apapun bentuk dan tujuannya, harus mengetahui dan memahami PM tersebut. Hal ini karena PM tersebut tidak membatasi bentuk ataupun tujuan pengoperasian drone yang dimaksud.


Seluruh kegiatan dan tujuan pengoperasian drone diatur pada PM ini, dan wajib mengikuti ketentuan pada PM ini.


Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah lokasi pengoperasian drone tersebut terhadap ruang udara yang dilayani Indonesia. Ruang Udara Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:


Izin Operasi agar dapat mengoperasikan drone secara legal perlu diajukan apabila:

  • Lokasi pengoperasian berada di dalam ruang udara yang dilayani Indonesia (controlled airspace)
  • Lokasi pengoperasian berada di luar ruang udara yang dilayani Indonesia (uncontrolled airspace) namun ketinggian terbang > 150 meter.

Izin Operasi diajukan dengan cara:

  • Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi ke regulator.
  • Setelah menerima Surat Rekomendasi dari regulator, mengajukan Surat Permohonan Izin Operasi ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Dirjenhubud).
  • Setelah menerima Izin Operasi dari Dirjenhubud, operator wajib berkoordinasi dengan regulator lokal setiap hendak melaksanakan penerbangan.

Regulator yang dimaksud adalah:

  • Apabila lokasi berada di ruang udara sipil, baik ATZ, CTR, ataupun TMA, maka regulator yang dimaksud adalah LPPNPI Airnav.
  • Apabila lokasi berada di ruang udara terbatas (restricted) atau terlarang (prohibited), maka regulator yang dimaksud adalah TNI AU.

Yang perlu disiapkan pada saat mengajukan izin operasi adalah Rencana Kegiatan mengacu pada Pasal 3.11 dan Pasal 3.12.


PM 180 Tahun 2015 juga saat ini diperkuat dengan adanya PM 47 Tahun 2016 yang mengatur mengenai sanksi apabila operator tidak mematuhi PM tersebut. Sanksi tersebut mencakup peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, hingga denda administratif dengan cakupan 1,001 hingga 3,000 Penalty Unit (PU) atau setara dengan Rp 101,000,000 hingga Rp 300,000,000.

Dengan diberlakukannya PM ini, diharapkan setiap operator drone dapat menyadari bahwa pengoperasian drone merupakan satu kegiatan dengan tingkat risiko yang tinggi, sehingga harus mematuhi segala aturan yang berlaku.

5 Responses

  1. bertanya punya drone nerbangin jarak 5km dari bandara disekitar rumah tinggi seatap rumah lingkaran 20 meter dari rumah wajib ijin juga kah dan mau terbang di daerah candi gedongsongo semarang setinggi pepohonan juga harus berijin ? terimakasih

    1. Betul. Sesuai regulasi yang berlaku, penerbangan di controlled airspace, termasuk 5 kilometer dari bandara (wilayah yang disebut dengan KKOP) maupun terbang di daerah candi gedongsongo (karena terletak di dalam controlled airspace semarang), walaupun hanya 20 meter tetap harus mengantongi izin dari otoritas setempat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Halo, ada yang bisa kami bantu?