Perizinan Drone yang Berlaku di Indonesia

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Persiapan drone GPR sebelum lepas landas

Sebagai operator drone, mengikuti proses perizinan drone merupakan hal yang perlu untuk selalu diperhatikan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini ditujukan agar keberadaan drone tidak mengganggu pengguna ruang udara lainnya, sehingga keselamatan penerbangan sipil dapat terjaga. Kementerian Perhubungan juga belakangan ini sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan drone yang berlaku.

Apa saja regulasi yang harus diketahui?

Indonesia melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan saat ini sudah memiliki aturan-aturan tentang pengoperasian drone yang harus dipatuhi baik oleh pengguna maupun oleh operator. Aturan-aturan ini mencakup:

  1. Peraturan Menteri Perhubungan No. 163 Tahun 2015 (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil [PKPS] Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Kecil). Sebelumnya sudah dibahas untuk Bagian A & B serta Bagian C & D.
  2. Peraturan Menteri Perhubungan No. 37 Tahun 2020, menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2016  & No. 180 Tahun 2015. Sebelumnya sudah dibahas di artikel ini.
  3. Peraturan Menteri Pertahanan No. 26 Tahun 2013.
  4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018.
  5. Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009.
Aturan drone yang berlaku di Indonesia

Bagaimana proses perizinan drone?

Dari aturan-aturan tersebut, pada dasarnya terdapat beberapa perizinan yang harus dilengkapi bersama-sama baik oleh pengguna maupun operator, yaitu:

  1. Sertifikat remote pilot & registrasi drone, yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJHU) melalui Direktorat Kelaikudaraan & Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU). Kedua hal ini harus didapatkan oleh operator drone sebelum mengurus perizinan lainnya.
  2. Izin operasi penerbangan drone di ruang udara yang dilayani, yang diberikan oleh DJHU melalui Direktorat Navigasi Penerbangan (DNP). Izin ini dapat diperoleh setelah operator drone menerima surat rekomendasi dari Perum LPPNPI Airnav ataupun
  3. Security Clearance (SC), yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan) Kementerian Pertahanan. Izin ini dapat diperoleh setelah pengguna jasa drone mendapatkan persetujuan terkait kegiatan survei & perekaman data yang akan dilakukan.
  4. Surat Izin Terbang, yang diberikan oleh Lanud setempat, apabila kegiatan dilakukan di ruang udara terbatas & terlarang. Izin ini dapat diperoleh setelah seluruh izin-izin lainnya sudah diperoleh oleh operator drone.
  5. Izin-izin lain terkait sosial, keamanan, dan kepemilikan lahan dari instansi pemerintah terkait (misal izin dari Dinas Kebudayaan apabila kegiatan dilakukan di cagar budaya, atau izin dari Dinas Kehutanan apabila kegiatan dilakukan di wilayah hutan lindung).
Proses perizinan drone di Indonesia
Proses perizinan drone di Indonesia

Apakah ada hal lain yang perlu diketahui?

Selain memahami regulasi yang berlaku serta proses perizinan drone, operator maupun pengguna jasa drone juga harus memahami ruang udara yang dilayani oleh Indonesia, karena hal ini berkaitan erat dengan keduanya. Ruang udara yang dimaksud mengacu kepada Aeronautical Information & Publication (AIP). Terra Drone telah mengompilasi ruang udara tersebut seperti yang dapat dilihat pada peta di bawah ini:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TERRA DRONE INDONESIA
Terra Drone Indonesia is part of Terra Drone Group which focus on providing services to construction, mining, oil & gas, energy, and utilities industry.

JAKARTA OFFICE
CoHive 101 Floor 7 Unit 3,
Kawasan Mega Kuningan
DKI Jakarta 12950, Indonesia

Mail: info@terra-drone.co.id
Telp: +62812 6559 4857

BANDUNG OFFICE
Ruko Paskal Hyper Square B-18
Jl. Pasir Kaliki No. 25-27
Bandung 40181, Indonesia

Mail: info@terra-drone.co.id
Phone: +6222 860 60959