Seperti yang telah diketahui sebelumnya, saat ini pengoperasian drone pada dasarnya telah diatur oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui beberapa Peraturan Menteri, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 180 Tahun 2015, yang telah secara sah menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 90 Tahun 2015 per tanggal 18 November 2015.
Peraturan Menteri (PM) ini pada dasarnya membahas mengenai pengoperasian pesawat tanpa awak di Ruang Udara (airspace) yang dilayani Indonesia. PM ini tidak membahas sama sekali teknis pengoperasian drone, melainkan hanya proses yang harus dilalui apabila seseorang hendak menerbangkan drone-nya.
Beberapa hal penting dari PM ini yang perlu diketahui oleh Operator drone antara lain:


Seluruh orang yang mengoperasikan drone, apapun bentuk dan tujuannya, harus mengetahui dan memahami PM tersebut. Hal ini karena PM tersebut tidak membatasi bentuk ataupun tujuan pengoperasian drone yang dimaksud.
Regulasi Drone


Seluruh kegiatan dan tujuan pengoperasian drone diatur pada PM ini, dan wajib mengikuti ketentuan pada PM ini.
Regulasi Drone Industri


Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah lokasi pengoperasian drone tersebut terhadap ruang udara yang dilayani Indonesia. Ruang Udara Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut:

Ruang Udara Indonesia


Izin Operasi agar dapat mengoperasikan drone secara legal perlu diajukan apabila:

Regulasi Operasi Drone


Izin Operasi diajukan dengan cara:


Regulator yang dimaksud adalah:


Yang perlu disiapkan pada saat mengajukan izin operasi adalah Rencana Kegiatan mengacu pada Pasal 3.11 dan Pasal 3.12.
Rencana Kegiatan Drone


PM 180 Tahun 2015 juga saat ini diperkuat dengan adanya PM 47 Tahun 2016 yang mengatur mengenai sanksi apabila operator tidak mematuhi PM tersebut. Sanksi tersebut mencakup peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, hingga denda administratif dengan cakupan 1,001 hingga 3,000 Penalty Unit (PU) atau setara dengan Rp 101,000,000 hingga Rp 300,000,000.
Dengan diberlakukannya PM ini, diharapkan setiap operator drone dapat menyadari bahwa pengoperasian drone merupakan satu kegiatan dengan tingkat risiko yang tinggi, sehingga harus mematuhi segala aturan yang berlaku.