Sebelumnya, kami sudah sempat membahas mengenai salah satu regulasi drone yang berlaku di Indonesia yaitu PM 180 Tahun 2015 & PM 47 Tahun 2016. Di artikel ini, kami akan membahas regulasi lain yang mengatur mengenai penggunaan drone di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Republik Indonesia No 163 Tahun 2015 mengenai Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak, atau dalam bahasa inggrisnya Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 107 Small Unmanned Aircraft System. Untuk yang belum mengetahui, PKPS ini adalah panduan dasar segala aktivitas penerbangan sipil di Indonesia, baik itu perancangan, perakitan, perawatan, pengoperasian, ataupun aktivitas lain yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan.
PKPS Bagian 107 ini terdiri dari 4 bagian yaitu:

Artikel ini hanya akan membahas bagian A dan B saja. Beberapa hal penting dari bagian tersebut yang perlu diketahui oleh operator drone antara lain:


PKPS Bagian 107 ini tidak berlaku bagi operasi yang bersifat rekreasi atau hobi. Penerbangan yang bersifat rekreasi atau hobi diharapkan cukup mengacu pada pedoman penerbangan milik organisasi berbasis komunitas (misal: FASI).
PM 163 Non Rekreasi


Kemudian, di bagian A, terdapat juga beberapa hal yang cukup di highlight yaitu perihal pemalsuan dokumen, inspeksi kelaikan pesawat, serta pelaporan kecelakaan. Ketiga poin tersebut masuk ke dalam bagian umum karena belum membahas spesifik mengenai drone. Diharapkan, pihak-pihak yang terlibat mengetahui aturan-aturan dasar ini sebelum mendalami PKPS 107 ini lebih jauh lagi.
Wajib Dimiliki Operator Drone
Di awal Bagian B dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh operator drone sebelum menerbangkan pesawatnya yang mencakup sertifikat operator, sertifikat registrasi pesawat, dan nomor registrasi pesawat. Ketiga dokumen ini akan dibahas lebih lanjut di artikel berikutnya.


Selanjutnya, PKPS ini juga menjelaskan mengenai syarat-syarat kondisi diperbolehkannya seseorang menerbangkan droneTerdapat satu pasal mengenai batasan penerbangan drone dalam jarak pandang mata atau Visual Line of Sight (VLOS) yang mensyaratkan agar drone hanya diterbangkan selama drone masih terlihat oleh mata telanjang. Pembahasan mengenai VLOS ini akan dibahas pada artikel terpisah.
Syarat Kondisi Operasi Drone


PKPS 107 Bagian 2 ini juga cukup banyak menyinggung dan membahas mengenai kondisi-kondisi di mana drone tidak boleh diterbangkan demi keselamatan penerbangan, salah satunya adalah terbang dari kendaraan bergerak (kecuali kendaraan air seperti kapal, perahu, dan rig) serta dilarang terbang di atas kerumunan orang yang tidak terlibat misi terbang tersebut. Untuk poin tersebut, dapat dicontohkan sebagai berikut: apabila terdapat shooting sekelompok orang di Taman Safari menggunakan drone, maka drone boleh saja diterbangkan di atas sekelompok orang tersebut karena mereka memang terlibat shooting dan sudah tahu risiko yang mungkin dihadapi, namun drone tidak boleh terbang di atas kerumunan penonton karena penonton dianggap orang yang tidak terlibat.
Larangan Operasi Drone


Terakhir, yang dibahas pada bagian B ini adalah prosedur pengoperasian drone. Namun, prosedur tersebut hanya mencakup prosedur sebelum terbang, dan selebihnya tidak dijelaskan. Oleh karena itu, dapat dianggap prosedur tersebut adalah prosedur minimum yang harus dilaksanakan oleh operator drone.
Prosedur Operasi Drone


Dengan efektifnya PKPS Bagian 107 ini, dapat kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah cukup memiliki perhatian terhadap pengoperasian drone di Indonesia yang mengedepankan keselamatan dan keamanan penggunanya, dan diharapkan operator drone dapat mengikuti peraturan-peraturan yang telah berlaku.